Sabung Ayam Online Antisipasi Kejahatan Pada Kotak dan Surat Suara Pilkada
Sabung Ayam Online - Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) akan fokus memerhatikan potensi kejahatan Pemilu yang dilakukan pada hari pencoblosan. Kotak dan surat bunyi akan diawasi. Demikian disampaikan Sekjen KIPP, Kaka Suminta dalam diskusi "Titik Krusial Pilkada Serentak 2018" di Kantor Kode Inisiatif, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (24/6).
"Fokus KIPP dikala ini yakni kejahatan yang hari H berbasis di kotak bunyi dan surat suara," jelasnya.
Kaka mengatakan, menurut pengalaman pada Pilkada 2015 dan 2017, kejahatan Pemilu yang berkaitan dengan surat dan kotak bunyi biasanya terjadi di daerah-daerah pinggiran. Seperti di Papua, Maluku, Maluku Utara, dan sebagian wilayah Sumatera. Pihaknya menemukan ada kotak bunyi yang dibuang ke laut.
Selain itu KIPP juga menemukan adanya dugaan manipulasi C1. C1 dihilangkan, dirusak dan disalahgunakan. C1 elektronik yang diunggah ke dalam sistem juga bukan yang sebenarnya.
"Ini yang terjadi sehingga fokus kita selain ada delapan hal yang perlu kita perhatikan yakni soal posisi dan isi kotak bunyi pada dikala hari H dan sehabis hari H. Sehingga mulai dari C6 hingga surat bunyi hingga ke kotak bunyi ini harus aman," tegasnya.
Selama ini persoalan yang kerap terjadi ada di bab logistik. Saat didistribusikan ke TPS, kotak bunyi harus berisi semua dokumen termasuk surat bunyi harus terkunci di dalam kotak suara. Tapi di beberapa tempat beliau temukan ada yang dikirim terpisah. Di Jatim, ada surat bunyi yang dikirim dengan kardus mi instan dan kardus air mineral.
"Jadi tidak dalam kotak suara. Ini didistribusikan ke kecamatan-kecamatan. Ini saya pikir Panwas tahu hal itu. Ini di Cimahi, di Jatim, kok masih ada ibarat ini?" kata Kaka.
Pihaknya juga menemukan hingga kemarin masih ada dokumen yang belum tercetak dengan utuh termasuk sampul dan sebagainya. Akhirnya KPU kabupaten/kota di Jawa Barat mengambil sendiri dokumen dan surat bunyi ke Cikarang, Bekasi dimana dokumen dicetak.
"KPU-KPU tiba ke Cikarang. Ini bagaimana dari sisi pengamanan? Ini kan harusnya jadi tanggung jawab KPU Jawa Barat. Tapi lalu KPU kabupaten/kota harus mengambil itu. Ini menjadi pertanyaan besar. Jawa Barat akrab dengan Jakarta, dengan sentra pemerintahan. Untuk logistik mengalami hal ibarat ini," jelasnya.
Setelah KIPP melaksanakan konfirmasi, Panwas kabupaten/kota tak mendampingi KPUD dikala mengambil logistik ke Cikarang. Dia melihat kecacatan ketika H-3 Pilkada percetakan tak melaksanakan distribusi pribadi logistik tersebut.
Kondisi ibarat ini dikhawatirkan berdampak pada distribusi dan penanganan logistik serta pengamanan. "Hal-hal ibarat ini harus menjadi catatan yang harusnya menjadi perhatian kita," ujarnya.